Jakarta, riau bertuah.co.id - Kamis (13/01/22), Seglintir Mahasiswa yang menamakan Mahasiswa Egaliter Riau Menggugat (MERIAM-JAKARTA) melakukan aksi demonstrasi didepan Gedung Pertamina Republik Indonesia, sekitar pukul 13.15 aksi dimulai, dalam spanduk yang mereka bentangkan tertulis meminta PHR putus Kontrak dengan PT. RDP (Rifansi Dwi Putra) dan copot Dirut PHR.
Samian selaku Koordinator Umum membuka Aksi dengan membacakan puisi yang berjudul "Kingkong" karya TM. Sum, setelah itu Samian memulai orasinya, bahwasanya PHR selaku perusahaan negara tidak pantas menggaet perusahaan yang diduga Menggunakan tanah uruk ilegal, yaitu PT. Batatsa Tunas Perkasa yang diduga tidak mengantongi IUP OP.
Setelah itu Samian dalam orasinya juga menyampaikan bahwa “Kami dari Meriam-Jakarta meminta Dirut PHR dicopot karena diduga lalai dalam mengawasi kinerja kontraktor yang menggunakan tanah uruk untuk pengeboran, dimana kita menduga tanah uruk ini ilegal,” sampai Samian.
Setelah itu orasi dilanjutkan oleh Amin AR selaku Korlap Aksi, dalam orasinya Amin menyampaikan tuntutan aksi Meriam:PERNYATAAN SIKAP ;1. Meminta PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Melakukan Peninjauan Ulang Terkait Kerjasamanya Dengan PT. Rifansi Dwi Putra Selaku Perusahaan Rekanan Operator Blok Rokan Mulai Dari PT. Cevron Pasifik Indonesia Dahulu Hingga PT. Pertamina Hulu Rokan Yang Sekarang, Karna Diduga PT. Rifansi Dwi Putra Menggunakan Pemasok Tanah Uruk Yang Dilakukan Oleh PT. Batatsa Tunas Perkasa, Sedangkan PT. Batatsa Tunas Perkasa (BTP) Diduga Tidak Mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).
2. Mendesak PT. PHR Memutuskan Kerjasama dengan PT. Rifansi Dwi Putra, agar dalam proses Pemboran PT. PHR Terhindar dari Menggunakan Tanah Urukan yang Kami duga ilegal. Karna Berdasarkan Informasi Per 30 Desember 2021 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir Telah Menutup Lokasi Pertambangan Galian C Yang Tanahnya Digunakan Untuk Urukan Proses Pemboran Sebagaimana Tersebut Diatas, Karna PT. Batatsa Tunas Perkasa Belum Ada Izin Lingkungan.
3. 3.Meminta Pimpinan Pertamina Mencopot Dirut PHR, Karna Diduga Lalai Mengawasi Kinerja Kontraktor Yang Diduga Menggunakan Tanah Uruk Ilegal.
4. Meminta Pimpinan Pertamina Mencopot Dirut PT.PHR, Karena diduga Telah Terjadi Kongkalikong Dengan Pemkab Rohil, Karna Pada Tanggal 5 Januari 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rohil Memasang DLH Line (Menghentikan Kegiatan) Dilokasi PT. BTP di Kepenghuluan Manggala Sakti, Lalu Pada Tanggal 6 Januari PT. BTP Beroperasi Kembali, Hal Ini Diduga Karna PT. PHR Menyurati Pemkab Rokan Hilir
5. Meminta KPK Periksa Dirut PT PHR Bupati Rohil Dan Kadis DLH Rohil Karna Diduga Telah Kongkalikong, Yang Mana Penambangan Tanah Urug Di Rohil Di Duga Belum Ada Izin Semestinya, Namun di Duga Karna adanya Permintaan Tanah Urug Dari PHR Kepada Bupati Rohil Saat Ini Kadis DLH Rohil Mengizinkan Kegiatan Pertambangan Tanah Urug di Lanjutkan Meskipun Sempat di Tutup DLH Rohil Hingga saat ini tidak punya izin semestinya.
Pihak Pertamina sendiri siang ini tidak nampak ada perwakilan yang hadir, padahal ini adalah suara masyarakat Riau, dari sini Pertamina tidak serius dalam menanggapi suara masyarakat Riau, jam segini sudah tidak ada ditempat.
“Kami pastikan kalau tuntutan kami tidak ditanggapi dalam aktu 7x24 jam, kami akan konsolidasi kepada seluruh mahasiswa Riau yang ada di Jakarta dan akan melaksanakan aksi lagi dengan massa lebih besar,” tutup Samian.
Laporan : teti guci