BAGANSIAPIPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir optimis akan menggunakan anggaran 2020 lebih kredible. Hal itu berdasarkan kebijakan dana transfer tahun anggaran 2020 dan menyangkut penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Daerah (LHPD) tahun 2018.
Dalam seminar yang mengusung tema " Tingkatkan Sinergi Untuk Mewujudkan Dana Transfer Tahun Anggaran 2020, Keuangan Negara yang Kredibel", dimana pelaksana kegiatan perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Riau, di di ballroom Hotel Arya Duta jalan Diponegoro Pekanbaru, ada beberapa pokok pembahasan dalam kegiatan tersebut.
Diantaranya tentang kebijakan penyaluran DBH triwulan IV yang dapat digunakan utk menyelesaikan kurang bayar sampai dengan Tahun 2019 sambil memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya utk beberapa daerah. Melanjutkan kebijakan berdasarkan realisasi penerimaan negara untuk penguatan implementasi penggunaan 25% DBH dan DAU untuk belanja infrastruktur publik.
Selanjutnya Transfer ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) APBN 2020 bertujuan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah.
Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan WTP atas LKPD tahun 2018 ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang diterima langsung oleh Bupati H. Suyatno.
Dalam sambutan Gubernur Riau menyampaikan "selamat sekali lagi kepada Kabupaten Rokan Hilir yang telah mendapatkan WTP atas LKPD tahun 2018" semoga ini menjadi motivasi utk menambah anggaran kedepan nya dan lebih berbuat maksimal, Ucapnya.
Bupati Rokan Hilir yang didampingi Kasubag Humas Hasnul Yamin SE menyampaikan terimakasih kepada semua pihak termasuk para OPD yang telah serius bersama sama hingga Pemerintah kabupaten Rokan Hilir mendapatkan predikat WTP.
Hal ini kedepan akan menjadi cambuk untuk tetap bekerja sebaiknya karena untuk mempertahankan predikat ini pastinya banyak tantangan ke depan serta memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak.
Juga menyangkut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terus harus disikapi dengan mendata perusahaan perusahaan yg ada di wilayah Rokan Hilir untuk nanti nya akan kita tertib dan tingkatkan dalam penerimaan pajak.
" Setahu saya, info dari Gubernur Riau bahwa seluruh provinsi Riau ada lebih kurang 2,5 juta perusahaan dan yang baru terdata tertib pajaknya sekitar 1,2 juta. Maka kami berkomitmen dengan pemerintah provinsi untuk bersinergi dalam hal tersebut," katanya.
Turut hadir pada acara yang dibuka oleh Gubernur Riau tersebut, Sekretaris Daerah Rohil H. Surya Arfan Msi, Ka BPKAD Rohil H. Syafrudin, Kepala Bappemas Rohil H. Jasrianto. (Rilis)
Sumber : Humas dan Protokol Rohil